29 May 2024

Catatan Yuridis Seputar PHPU Pilpres 2024. Bagian K-9

0
Spread the love

Oleh : Dr. Yohanes Bernando Seran, SH., M.Hum.

Bagian ke – 9 :Dipenghujung catatan yuridis ini, saya hanya membuat suatu surat terbuka untuk 8 Hakim Konstitusi bukan untuk menggurui, bukan untuk memberitahukan dan juga bukan untuk mengajarkan mereka para Hakim yang sangat intelektual dan sangat terpelajar mengenai paham hukum alam/kodrati yang dipelopori Hugo Grotius, cs dan aliran hukum murni ( _Reine Rechtleer)_ yang dipelopori Hans Kelsen, cs maupun aliran hukum _positivisme_ yang dianut Aguste Comte, cs dalam proses pengambilan putusan PHPU Pilpres 2024.

Akan tetapi surat ini lebih bertujuan untuk merefleksikan pencapaian tujuan hukum sebagaimana disebut Gustav Radbruch tentang kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan rasa keadilan.

Para Hakim Konstitusi yang mulia, saya mengharapkan agar dalam membuat keputusan terkait PHPU Pilpres 2024 supaya merenungkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Hakim Konstitusi dalam menjalankan tugasnya selalu dan harus berdasarkan konstitusi (UUD 45) khusus terkait kewenangannya sebagaimana diatur dalam pasal 24 c ayat 1 yang menyebutkan salah satu kewenangannya adalah memutus perselisihan tentang hasil Pemilu. Artinya, pelaksanaan tugas dan kewenangan melampaui tugas tersebut atau diluar kewenangan tersebut adalah nyata-nyata suatu tindakan non hukum dan bahkan dapat dikatakan inkonstitusional. Dan sesuatu tindakan yang non hukum dan inkonstitusional dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum ( _onrechmatige daad_ ). Konsekwensinya suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu tindak pidana ( _Strafbaar Feit_ ) sebagaimana diuraikan secara rinci oleh Jan Remmelink dalam buku Hukum Pidana Universal. Tindakan non hukum dimaksud adalah mengabulkan permohonan diskualifikasi dan atau permohonan Pemilu ulang tanpa Gibran hanya berdasarkan pertimbangan tentang adanya nepotisme, tindakan _abuse of power_ dan pembagian Bansos serta pengangkatan Penjabat Kepala Daerah.

2. Bahwa Para Hakim Konstitusi dalam menjalankan tugasnya selalu dituntut untuk menemukaan hukum ( _Rechtsvinding_ ) agar hukum masa depan ( _Ius Constituendum_ ) atau _das sollen_ dari norma-norma hukum selalu diperbaharui dan disesuaikan dengan perkembangan masyarakatnya ( _Het Recht Hinkt Achter de Feiten Aan_ ). Dalam konteks ini putusan Hakim harus juga memuat nilai-nilai progresif hukum agar dapat dipedomani dalam penyusunan norma UU maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam konteks PHPU Pilpres 2024 hal mengabulkan prinsip keadilan dan kebenaran substantif di luar ketentuan normatif yang ada hanyalah suatu cita-cita yang harus diwujudkan untuk hukum masa depan tetapi belum dapat diterapkan dalam PHPU Pilpres 2024 karena jika dipaksakan maka akan bertentangan dengan asas legalitas yang dianut di Indonesia yaitu _nullum delictum noela poena sine praevialege poenali_ . Dan jika mengabaikan asas legalitas dalam penerapan hukum menimbulkan ketidakpastian hukum yang nyata-nyata bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri.

3. Bahwa para Hakim Konstitusi dalam pengambilan keputusan akhir haruslah memperhatikan akibat lanjut dari keputusannya berkaitan dengan suara rakyat adalah suara Tuhan ( _Vox Populi Vox Dei_ ). Bahwa sekitar 90-an juta suara rakyat untuk Prabowo-Gibran adalah suara mayoritas yang harus menjadi ” _crucial point_ ” bagi para Hakim Konstitusi dalam pengambilan keputusan akhir. Pengabaian kepada suara mayoritas rakyat tersebut di atas dapat memberi dampak _destruktif_ terhadap kelangsungan hidup NKRI. Oleh karena itu hendaklah para Hakim Konstitusi bijaksana dan cermat dalam membuat keputusan karena sekali membuat keputusan adalah _final and binding_ .

 

Terima kasih pada para Hakim Konstitusi Yang Mulia, sangat intelektual dan sangat terpelajar. Semoga keputusan para Hakim Konstitusi dapat memberikan kedamaian, persatuan dan kesatuan bangsa demi tegaknya Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Salam hormat selalu dalam doa dari seorang warga negara yang tinggal di perbatasan NKRI – RDTL.

Malaka, Besikama, 21 April 2024,

(Dr. Yohanes Bernando Seran, SH., M.Hum)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *