29 May 2024

Pakar Hukum Undana Kupang Nilai Kasus Rentenir DPRD Malaka Perbuatan Melawan Hukum

0
Spread the love

Pakar hukum tata negara Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, John Tuba Helan menilai kasus dugaan praktek rentenir DPRD Kabupaten Malaka sebagai perbuatan melawan hukum.

Kasus dugaan itu sudah menjadi perhatian publik dan mendapat sorotan publik termasuk aparat penegak hukum. Sehingga, lembaga-lembaga terkait seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka perlu menjalankan tugas dan fungsi untuk menyelematkan kerugian uang negara.

Perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dilansir, gardaindo.com, Selasa (16/4/24), menurut John Tuba Helan pemeriksaan itu bertujuan memastikan pinjaman perorangan atau lembaga sesuai surat perjanjian pinjaman pada 13 April 2023 secara transparan.

Perbuatan hukum lain, kesepakatan bunga pinjaman. Jika pinjaman itu dilakukan lembaga, maka besaran bunga pinjaman perlu berpandu pada patokan besaran bunga pinjaman yang tidak boleh lebih tinggi dari yang ditetapkan Bank Indonesia.

Dikatakan, pinjaman lembaga dilakukan seorang kepala daerah untuk kebutuhan lembaga. Pinjaman perorangan tidak bisa digunakan untuk kebutuhan lembaga. Itulah sebabnya, dilakukan pemeriksaan supaya mencegahnya adanya masalah termasuk kerugian uang negara. (Red/tim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *