29 May 2024

Catatan Yuridis Seputar PHPU Pilpres 2024 Bag ke – 8.

0
Spread the love

Oleh : Dr. Yohanes Bernando Seran, SH., M.Hum.

Bagian ke – 8.
Setelah mengikuti beberapa tahapan dalam persidangan di MK seputar gugatan Paslon 01 dan 03 terkait penetapan KPU yang memenangkan Paslon 02 (Prabowo-Gibran) dalam Pilpres 2024 sebelum adanya putusan MK tanggal 22 April 2024 nanti perlu kiranya saya beberkan beberapa kesimpulan yang bisa dimengerti juga sebagai relung relung renung yang mengitari pandangan atau keyakinan Hakim MK dalam _Petitum_ dalam gugatan Paslon 01 dan 03 dan juga justifikasi Hakim MK terhadap pembelaan KPU dan pihak terkait yang serta merta meruntuhkan dalil-dalil yang dikemukakan Paslon 01 dan 03.


Bahwa petitum pemohon akan “diskualifikasi” pasangan Prabowo-Gibran tidaklah cukup dalil untuk membuktikan _petitum_ tersebut apalagi kepada Hakim MK pihak pemohon tidak dapat menunjukkan alat-alat bukti yang kuat dan signifikan. Kondisi ini dioerkuat lagi dengan kompetensi MK tidak dalam konteks diskualifikasi dengan alasan adanya kecurangan yang selain tidak signifikan juga tidak didukung dengan bukti-bukti yang memadai. Dalam konteks teori pembuktian negatif (_negative wetelijk bewijs theorie_ ) setidaknya ada 2 alat bukti yang kuat agar keyakinan Hakim menjadi bulat dalam memberi keputusan untuk tindakan kecurangan, nepotisme, _abuse of power_ dan pembagian bansos tampaknya tidak didukung dengan alat bukti yang kuat dan memadai. Dalil pemohon hanya dinarasikan, diinterpretasi dan dikonstruksi sebagai paradigma hubungan _kausaliteit_ tetapi tidak sampai pada pembuktian yang sempurna. Fenomena ini menimbulkan keraguan para Hakim MK untuk mengabulkan _petitum_ pemohon.

Dalam situasi seperti ini berlakulah asas _in dubio pro reo_ (dalam keragu-raguan Hakim harus menguntungkan pihak termohon).
Adapun langkah Hakim MK membuat terobosan dengan mengundang 4 menteri di persidangan Mahkamah Konstitusi bukanlah upaya untuk mencari bukti tambahan demi menguatkan dalil pemohon tetapi semata-mata untuk menambah keyakinan dan memastikan bahwa semua dalil pemohon tentang skenario korupsi, kolusi dan _abuse of power_ dalam kemenangan Prabowo-Gibran adalah tidak berdasar dan tidak terbukti. Dengan demikian pengambilan keputusan Hakim MK dapat bulat menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kendati adanya pendapat berbeda ( _disenting opinion_ ) para Hakim semata-mata adalah bentuk adanya dinamika belaka dari para Hakim dan bukannya perbedaan substansial materi gugatan karena semua dalil tidak dapat dibuktikan. Para Hakim Mk sangat profesional, sangat ahli dan sangat independen dalam pengambilan suatu keputusan. Saya kenal beberapa Hakim MK secara pribadi, memiliki integritas dan kapasitas yang sangat membanggakan seperti Prof. Dr. Saldi Isra, SH, MPA adalah kolega saya sewaktu menempuh program S3 Pasca Sarjana UGM Yogyakarta tahun 2004-2009. Beliau dan saya mempunyai Promotor yang sama yaitu Prof. Dr. F. Sugeng Istanto, SH (Almarhum). Sedangkan Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, SH, MH adalah Dosen saya pada saat menempuh pendidikan Magister Hukum di UGM Yogyakarta pada tahun 2000 -2002. Sementara itu Dr. Daniel Yusmik Foekh, SH adalah teman seangkatan saya pada Fakultas Hukum Undana Kupang jurusan Tata Negara tahun 1985-1989.

Dalam konteks untuk mencapai suatu kebenaran materiil dan sempurna dalam penyelesaian sengketa Pilpres PHPU di MK seharusnya ada langkah-langkah revisi dan atau penambahan regulasi pengaturan dalam hukum positif tentang materi muatan konstitusi yang khusus mengatur kewenangan MK. Sehingga MK tidak hanya mengadili PHPU belaka tetapi juga mengadili kecurangan yang terjadi dan tidak dapat diselesaikan di tingkat Bawaslu dan atau DKPP. Konsep _ius constituendum_ ini tentu membutuhkan waktu persidangan yang lama dan prosedur persidangan yang dinamis agar dapat mengakomodir semua kepentingan pemohon, termohon dan pihak terkait dalam rangka pembuktian perkara.
Konsep besar ( _grand design_ ) ini tentunya membutuhkan revisi komprehensif terkait berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan norma dasar ( _grand norm_ ) sampai pada norma pelaksana ( _gezetze norm_ ) agar dapat tercapai impian besar dan ideal tentang konsep hukum progresif dan responsif melampaui paham positivisme hukum yang mengkhususkan diri pada paham eksklusif yang dicita-citakan (baca : Khun Thomas dalam The Structure of Scientific Revolution dan Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH dalam Ilmu Hukum : Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan) (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *