29 May 2024

Catatan Yuridis Seputar PHPU Pilpres 2024. Bagian ke-7

0
Spread the love

Oleh : Dr. Yohanes Bernando Seran, SH., M.Hum.

Tulisan kali ini mencoba menganalisis tentang karakteristik dan kompetensi yang terbaca dalam sidang di Mahkamah Konstitusi baik yang ditunjukkan oleh para Hakim Konstitusi maupun yang dilihat dalam performa ahli yang ditampilkan dari pihak pemohon, termohon dan pihak terkait. Tentu pula eksistensi advokat yang berada di pasangan 01, 02 maupun 03.

Analisis ini strategis karena diskursus yang tampak dalam persidangan adalah membangun argumentasi hukum berdasarkan asas, teori dan dogmatik hukum untuk membedah gugatan tentang penetapan KPU yang memenangkan pasangan Prabowo-Gibran sesuai hasil rekap suara manual, berjenjang dari desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.

Selain itu pula dari analisis yuridis ini pula akan terlihat kualitas dan kapasitas para ahli hukum dalam mengkonstruksi suatu peristiwa nyata agar Hakim Konstitusi mendapat keyakinan yang utuh dalam membuat keputusan MK dalam menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pemilu berdasarkan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam konstitusi (UUD 45 pasal 24 c ayat 1).

Secara keseluruhan perdebatan tentang penetapan KPU yang memenangkan Prabowo-Gibran setidaknya telah memetakan secara jelas adanya gesekan atau pergerakan yang saling mendekat antara paham hukum dipandang sebagai sesuatu ilmu pengetahuan sosial yang selalu cenderung berubah sesuai dengan perubahan masyarakatnya ( _Het Recht Hinkt Aachter de Feiten Aan_ ) sebagaimana disebut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo sebagai pemikiran hukum progresif yang senantiasa dicirikan kerendahan hati, terbuka serta memiliki semangat untuk senantiasa berada pada jalur pencarian, pembebasan dan pencerahan (baca : Teori Hukum karangan Prof. Dr. H.H. Otje Salman, SH).

Dalam konteks ini saya bersepakat dengan pendapat Mahaminan Makagiasar yang menyatakan _science education should no limit itself to the transmission of established knowledge only but teacher must importan understanding of conectivity between scientific disciplines and acquaint with the promise of frontier science_ .

Dengan paradigma hukum sebagai suatu yang senantiasa menonjolkan prosedural dan mengabaikan substansi dan keadilan masyarakat. Tipe hukum otonom tersebut mungkin yang dimaksud oleh Albert W. Alchuler sebagai ” _law without value’s_ ” atau secara kasar dimaknai Ronald Irving (2001) sebagai _the law is an ass_ .

Adapun tarik menarik antara dua faham dalam melihat hukum tersebut di atas tampak jelas dalam sidang MK soal gugatan PHPU Pilpres 2024. Akan tetapi dalam konteks _problem solving_ gugatan tersebut dapat kita uraikan bahwa paham atau tipe hukum progresif yang ditunjukkan oleh pemohon (paslon 01 dan 03) yang meminta Hakim MK dapat membuat keputusan yang terobosan ( _Rechtsvinding_ ) dalam memutus sengketa Pilpres 2024 adalah tidak bisa terwujud karena sangat menegasikan asas hukum legalitas ( _nullum delictum noella poena sine praevialege poenali_ ).

Paradigma itu layak untuk hukum yang diinginkan untuk masa depan menyusul penerapannya dalam hukum positif sebagai Norma Hukum.

Alangkah bijaksananya jika Hakim MK dapat memutus sengketa Pilprea 2024 berdasarkan pada Norma Hukum positif yang ada sebagaimana diatur dalam konstitusi UUD 45 dan norma pelaksana lainnya seperti UU Pemilu agar keputusan MK dapat memberikan kepastian, kemanfaatan dan rasa keadilan dalam masyarakat sebagaimana terinplisit dalam adagium _Equum et Bonum est Lex Legum.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *