16 April 2024

Catatan Yuridis PHPU Ke-6 Mengikuti & Mencermati Keterangan Saksi

0
Spread the love

Oleh Dr. Yohanes Bernando Seran. SH. M.Hum

Catatan yuridis seputar Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Persiden dan wakil Presiden Tahun 2024, Bagian ke – 6

Bagian Keenam,Mengikuti dan mencermati keterangan saksi maupun keterangan ahli dalam persidangan di mahkamah konstitusi (MK) yang dihadirkan kubu 01 dan 03 dapat diberikan catatan yuridis sebagai berikut

 

Bahwa ahli (Ridwan – Hukum Administrasi) dalam memberikan keterangannya telah melampaui status dan otoritasnya sebagai ahli karena beliau tidak menjelaskan rasionalisasi keahliannya terhadap suatu peristiwa nyata tetapi menyimpulkan sendiri seolah-olah keterangannya itu adalah kebenaran mutlak.

 

Keterangan beliau tentang tidak sahnya pendaftaran Gibran berkaitan dengan dasar hukum yang digunakan KPU adalah tidak benar karena keterangan ahli tidak membedakan antara syarat pencalonan dan syarat penetapan calon. Padahal sudah terang benderang bahwa PKPU yang digunakaan dalam pendaftaran calon adalah PKPU No. 19 Tahun 2023 sedangkan PKPU sebagai landasan dalam penetapan calon Presiden/Wapres adalah PKPU tanggal 3 November 2023 yang menggunakan dasar hukum Penetapan Keputusan MK No. 90 Tahun 2023 tentang Perubahan Syarat Umur yang membolehkan Gibran dapat ditetapkan sebagai calon Wakil Presiden. Dalam hukum dikenal asas _lex posterior derogat legi priori_ (hukum yang kemudian adanya menderogasi hukum yang terdahulu).

 

Dalam hal ini PKPU 03 November 2023 menderogasi atau meniadakan PKPU No. 19 Tahun 2023. Dalam konteks ini KPU sudah menerapkan hukum secara benar karena menetapkkan Cawapres Gibran menggunakan dasar hukum terbaru yaitu Keputusan MK No. 90 yang telah diakomodir (direduksi) dalam PKPU tanggal 3 November 2023.

 

Berkaitan dengan keterangan ahli Romo Frans Magnis Suseno tentang telah terjadinya pelanggaran etika dalam proses pemilihan calon Presiden dan dalam hal pembagian Bansos oleh Presiden dan para menterinya dapat diberi catatan yuridis bahwa Romo Magnis kendati seorang dosen Filsafat telah memcampuradukkan konsep/paradigma etika sebagai suatu yang hendak dicapai ( _das sollen_ ) dengan etika sebagai sesuatu pedoman tertulis yang telah ditetapkan ( _das sein_ ) yang _ready for use_ .

 

Dalam tataran ilmu hukum, seluruh warga negara diwajibkan untuk mentaati semua norma hukum yang telah disepakati bersama termasuk etika yang telah dirumuskan dalam _code of conduct_ .

 

Sedangkan etika sebagai suatu _ius constituendum_ sebagaimana dijelaskan Romo Magnis tentang baik buruk adalah konsep besar yang membutuhkan waktu untuk direduksi dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan hirarki suatu norma hukum sebagaimana ditetapkan dalam UU tentang hirarki peraturan perundang-undangan yang dikualifikasi sebagai _Grund Norm_ (norma dasar) dan _Gezetze Norm_ (norma pelaksana) yaitu UUD 45, UU, Perpu, PP, Perpres dan Perda (baca : Paradigma Hirarki Peraturan Perundang-Undangan yang ditulis Hans Kelsen tentang _Die Stufen auf bau der Rechtsordnung_ dalam

_Theori die stufenordnung der rechtsnormen_ yang dituangkan Hans Nawiasky dalam _algemeine rechtslehre, als system der rechtlichen grund bergriffe_ .

 

Dengan demikian keterangan Romo Magnis tentang etika tidaklah relevan dengan pembuktian dalam sidang MK yang lebih menitikberatkan pada implementasi norma hukum yang siap untuk dilaksanakan.

 

Dalam tataran penerapan hukum perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 berlaku asas _lex superior derogat legi inferiori_ (hukum tertinggi meniadakan hukum yang ada di bawahnya).

 

Dalam hal ini hukum tertinggi yang digunakan dalam ilmu hukum adalah UUD 1945 dan bukaannya konsep tentang etika dan konsep tentang moral karena etika dan moral berbeda secara ilmu pengetahuan maupun secara praktek (baca : Teori Hukum Murni, Hans Kelsen, 2006).

Etika dan moral hanya bisa dijangkau dengan perasaan sedangkaan norma hukum dijangkau dengan logika/pengetahuan. (Red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *