16 April 2024

Catatan Yuridis Seputar PHPU Pilpres 2024 Bagian Ke 5

0
Spread the love

Oleh : Dr. Yohanes Bernando Seran, SH., M.Hum.

Bagian Kelima  Melihat dari aspek parameter alat-alat bukti ( _Bewijs Middelen_ ) yang digunakan oleh pasangan 01 dan 03 untuk membuktikan telah terjadi TSM dalam perolehan suara pasangan Prabowo-Gibran dapatlah kita katakan tuntutan pasangan 01 dan 03 tidak bernilai yuridis hukum acara di MK karena alat bukti yang dihadirkan berupa saksi fakta dan keterangan ahli tidak menunjukkan adanya korelasi antara perolehan suara Prabowo-Gibran dengan sangkaan akan Bansos yang digelontorkan dengan nepotisme dan _abuse of power_ pasangan 01 dan 03 tidak dapat menunjukkan alat bukti yang menunjukkan secara nyata bahwa perolehan suara Prabowo-Gibran sebagai akibat dana Bansos dan nepotisme.

Semestinya mereka harus menunjukkan bukti pengakuan dan atau pernyataan tertulis di atas meterai dari puluhan juta pemilih yang menyebutkan bahwa mereka memilih Prabowo-Gibran karena pembagian Bansos dan nepotisme jika itupun dapat ditunjukkan dan ternyata sangat signifikan untuk merubah perolehan suara sebagaimana ditetapkan KPU pun harus dilakukan audit forensik bahwa pengakuan dan pernyataan tersebut adalah benar adanya. Dengan demikian dapatlah dikatakan pasangan 01 dan 03 tidak dapat membuktikan dalil tuduhan mereka secara yuridis. Oleh karena itu permohonan mereka sudah pasti ditolak Hakim MK. Penolakan tersebut selain karena kewenangan MK tidak untuk memeriksa sengketa proses pemilu tetapi sengketa hasil pemilu juga lebih disebabkan karena tuduhan pasangan 01 dan 03 tidak dapat dibuktikan secata hukum.

Dalam asas hukum, tuntutan atau dalil yang tidak dapat dibuktikan harus ditolak dan dikesampingkan Hakim MK dan MK dapat memberikan keputusan yang menguntungkan pihak yang digugat atau dituntut ( _actore non probante, Reus Absolvitur_ ) karena dari alat bukti keterangan saksi ( _Verklaringen Van een getuige_ ) dan keterangan ahli ( _verklaringen van een deskundige_ ) ternyata tidak dapat membuktikan tuduhan/tuntutan pasangan 01 dan 03.

Berkaitan dengan tuntutan untuk mendiskualifikasi Gibran karena dianggap tidak SAH adalah _petitum_ yang mengada-ada dan bermimpi di siang bolong karena pendaftaran Prabowo-Gibran sudah melalui mekanisme dan proses administrasi UU pemilu ditambah dengan sifat berlakunya putusan MK yang ergaomnes, final and binding.

Dalam hal ini, KPU menyesuaikan perubahan ketentuan KPU serta merta setelah putusan MK diucapkan secara terbuka. Sedangkan proses konsultasi dengan DPR hanyalah proses teknis yang dapat disampaikan setelah pemberlakuannya karena DPR pun tidak dapat mengubah putusan MK dimaksud. Dalam hal adanya kekosongan hukum, kepentingan masyarakat pada umumnya dan keadaan terpaksa ( _overmacht_ ) KPU dapat mengambil langkah diskresi dan itu dibenarkan oleh hukum administrasi negara karena kekuasaan diskresi adalah kekuasaan yang bersifat pengecualian terhadap _general rule of law._

Bahkan menurut John Locke ” _to act according to discretion, for the public good, without the prescription of the law, and same time even against it._ ( baca : Diskresi Kajian Teori Hukum, Dr. Krishna Djaya Darumurti, SH., MH.).

Berkaitan dengan pemanggilan Mahkamah untuk mendengar keterangan dari beberapa menteri adalah semata-mata untuk memastikan bahwa tuduhan pihak 01 dan 03 tidaklah benar karena pembagian Bansos adalah suatu perbuatan pemerintah berdasarkan UU APBN dilakukan pada saat yang tepat yaitu masyarakat membutuhkan dan dilaksanakan oleh lembaga yang punya otoritas.(#)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *