16 April 2024

Catatan Yuridis Tentang PHPU 2024 Bagian Bagian 4

0
Spread the love

Oleh Dr. Yohanes Bernando Seran. SH. M.Hum

Catatan yuridis seputar Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024,Bagian ke – 4

Bagian Keempat  Salah satu tahapan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi adalah Hal Pembuktian ( _Proof/Bewijs_ ) yaitu suatu proses terkait mengumpulkan bukti, memperlihatkan bukti sampai pada penyampaian bukti tersebut di sidang pengadilan (Prof. Dr. Edi O.S. Hiariej dalam buku Teori dan Hukum Pembuktian).

Dalam hukum acara di pengadilan termasuk di Mahkamah Konstitusi dikenal asas _actori incumbit probatio, actori incumbit onus probandi, actori non probante, reus absolvitur_ . 

Dalam asas ini terkandung makna siapa yang menggugat atau menuntut dia wajib membuktikan dan jika tidak dapat membuktikan maka pihak yang digugat/dituntut harus dimenangkan atau diuntungkan. Dalam tataran ini kubu 01 dan 03 wajib membuktikan tuduhannya atau sangkaannya dan bukannya meminta Hakim MK untuk membantu membuktikan.

Dalam konteks permohonan kubu 01 dan 03 kepada MK agar MK menghadirkan beberapa Menteri Kabinet Joko Widodo untuk memberi kesaksian dalam Persidangan PHPU Pilpres 2024 adalah praktek beracara yang tidak lazim dan cenderung keluar dari konteks hukum acara di MK karena selain bertentangan dengan asas tersebut di atas, tuntutan kubu 01 dan 03 tidak mencerminkan proses penyelesaian suatu sengketa PHPU yang obyektif dan normal. 

Langkah hukum kubu 01 dan 03 secara material adalah suatu kesesatan berpikir karena dalam gugatan tidak dicantumkan selisih perolehan suara yang didalilkan dan dibuktikan signifikan agar dapat merubah jumlah suara yang ditetapkan KPU. 

Kubu 01 dan 03 berhalusinasi dan berinterpretasi secara liar dengan mendalilkan pembagian Bansos yang menyebabkan suara banyak ke pasangan 02 (Prabowo – Gibran).

Pertanyaan yuridisnya bukti apa ? atau alat bukti apa ? yang dapat menunjukkan konklusi seperti itu selain hanyalah menafsirkan secara tidak rasional akan hubungan kousaliteit atas pembagian Bansos dengan kemenangan Prabowo-Gibran. 

Dalam dimensi ini kubu 01 dan 03 mencoba membangun narasi untuk meyakinkan Hakim MK untuk mencoba memeriksa PHPU kali ini dengan sistem yang di luar hukum formil dan hukum materiil. 

Jika Hakim MK dapat menerima permintaan kubu 01 dan 03 untuk menghadirkan menteri-menteri adalah suatu kesesatan pula yang dilakukan Hakim MK karena proses demikian bukanlah kelaziman dalam asas pemeriksaan suatu sengketa di MK. 

Lebih dari pada itu MK tidak patuh pada penetapan perundang-undangan yang berlaku tentang Perkara PHPU sebagaimana dianut selama ini di MK dan telah menjadi yurisprudensi yaitu MK hanya memeriksa dan mengadili perselisihan hasil perhitungan suara dan bukannya kecurangan dalam tahapan Pilpres.

Tampaknya alat bukti yang ada pada kubu 01 dan 03 tidaklah signifikan untuk meyakinkan Hakim MK sehingga disain yang digunakan Todung Mulya Lubis, cs, adalah hanya fokus pada alat bukti saksi ( facta/ahli) yang sudah barang tentu tidaklah dapat membuktikan bahwa pelaksanaan pemilu presiden adalah curang, tidak jujur dan adil tanpa didukung dengan bukti lain seperti surat dan lain-lain sebagaimana disebutkan dalam pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk serta keterangan dari pihak-pihak yang disangkakan.

Dalam konteks penerapan hukum pembuktian dalam sengketa PHPU Pilpres 2024 marilah kita menganalisis parameter yang akan digunakan dalam membuktikan bahwa Bansos, Nepotisme dan _abuse of power_ yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mengakibatkan kemenangan Prabowo-Gibran sebagaimana dituduhkan 01 dan 03.

Dilihat dari parameter teori pembuktian ( _Bewijs Theorie_ ) sebagaimana diuraikan Prof. Edi dan para ahli hukum pidana lainnya, Indonesia menganut sistem peradilan _Negatief Wettelijk Bewijs Theorie_ yang mengharuskan Hakim dapat mengabulkan tuntutan pasangan 01 dan 03 jika terdapat dua alat bukti yang sah yang dapat menunjukkan pasangan Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres karena adanya pembagian Bansos, Nepotisme dan _Abuse of Power_ .

Dalam konteks ini pihak 01 dan 03 sudah pasti tidak bisa menunjukkan bukti surat apapun yang mendukung tuduhan 01 dan 03. 

Keterangan saksi yang akan dihadirkan pun tidak akan representative seluruh pemilih di Indonesia.

Mungkin akan ada diskursus dalam mendengarkan keterangan saksi ahli (ahli) yang dihadirkan pasangan 01 dan 03 karena pendapat ahli sangat subyektif dan hanyalah justifikasi berdasarkan teori, asas dan norma peraturan perundang-undangan sementara sengketa Pilpres 2024 adalah peristiwa konkrit yang harus dibuktikan dengan bukti-bukti konkrit. 

Dalam konteks ini ahlipun tidak akan dapat menunjukkan alat bukti nyata yang dapat memverifikasi relasi antara Bansos, Nepotisme dan Abuse of Power tersebut. Tulis Dr. Nando .(*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *