16 April 2024

Catatan Yuridis Tentang PHPU 2024 Bagian Ke- 3

0
Spread the love

Oleh: Dr. Yohanes Bernando Seran. SH. M.Hum

Catatan yuridis seputar Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024,
Bagian ke – 3.

Mencermati gugatan tentang – Petitum yang disampaikan pasangan 01 dan 03 antara lain tentang tuntutan agar MK membatalkan penetapan KPU yang memenangkan pasangan Prabowo – Gibran dengan mencontohkan praktek MK di luar negeri (sebagaimana disampaikan Prof. Mahfud) adalah suatu Paralelisme yang tidak benar dan cenderung memaksakan kehendak agar MK Indonesia mengambil langkah terobosan Penemuan Hukum ( _Rechts Vinding_ ) dengan melanggar hukum/melanggar peraturan perundang-undangan.

Hal ini disebabkan karena sistem hukum yang dianut di Indonesia dan kondisi sosiologis bangsa berbeda secara signifikan dengan sistem hukum yang dianut di negara-negara lain.

Adanya sistim hukum Eropa Kontinental dan sistim hukum Anglosaxion memverifikasi statement Prof. Mahmud tersebut tidak relevan.

Konsep Prof. Mahfud itu benar dalam tataran _Ius Constituendum/das sollen_ semata karena belum sempurna untuk digunakan dalam peristiwa kongkrit padahal hukum itu dibuat untuk diterapkan dalam hal nyata.

Mendalilkan agar pasangan Prabowo-Gibran didiskualifikasi dan dilakukan Pemilu ulang dengan dasar karena adanya kecurangan dan pelanggaran etika dalam proses Pemilu Presiden adalah suatu dalil yang tidak bisa dikonstruksi dalam hukum baik dalam analogi maupun dalam _Rechts Verfijning_ ataupun _Argumentum a Contrario_ (baca : J.JH Bruggink, dalam buku _Rechts Vinding in Recht Theoritish Perspektif_ ).

Hal ini disebabkan karena kecurangan dalam Pemilu sudah ada mekanisme penyelesaiannya dan bukan menjadi kewenangan MK. Sedangkan soal pelanggaran etika dalam proses pencalonan adalah tuduhan nihil karena etika tidak dapat diukur dan tidak mengandung kepastian hukum yang menjadi ciri khas suatu ketentuan hukum.

Mendalilkan Gibran didiskualifikasi karena putusan MK tentang batas umur adalah tuntutan yang menggambarkan ketidakpahaman akan hukum dan keputusan MK. Disatu pihak putusan MKMK sendiri yang menghukum Anwar Usman berbeda denggan putusan MK soal usia Capres/Cawapres karena putusan MKMK betkaitan dengan etika sedangkan putusan MK tentang batasan usia Capres/Cawapres berkaitan dengan norma hukum. Selain itu putusan MKMK harus berlaku _prospektif_ dan tidak boleh _retroaktif_ dan putusan MKMK tidak membatalkan putusan MK soal umur Capres/Cawapres.

Berkaitan dengan tuduhan TSM yang dicontohkan dengan adanya perintah pejabat tertentu dan tindakan Aparat Negara dalam mendukung pasangan salah satu bakal Capres/Cawapres adalah salah satu bukti terstruktur meski dalam lingkup terbatas dan bisa juga sistematis dalam lingkup kecil tetapi tidak masif terjadi di seluruh wilayah NKRI. Fakta tersebut dengan sendirinya gugur sebagai alat bukti karena _Petitum_ TSM itu harus memenuhi unsur secara _kumulatif_ TSM nya dan bukan secara _alternatif_ .

Sementara pasangan 01 dan 03 tidak bisa membuktikan fakta TSM tersebut secara _kumulatif_ selain tidak dapat membuktikan juga bahwa perolehan alat-alat bukti dalam gugatan mereka di persidangan diperoleh secara SAH. Dalam hukum pembuktian perolehan alat bukti secara tidak sah tidak bisa menjadi alat bukti di persidangan (Onrechtmatige Verkregen Bewijk/unlaw full evidence).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *