16 April 2024

Catatan Yuridis Seputar PHPU Bagian Ke Dua

0
Spread the love

Oleh Dr. Yohanes Bernando Seran. SH. M.Hum

Catatan yuridis seputar Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024,Bagian ke – 2

Berkaitan dengan dalil pemohon yang diajukan pasangan 01 dan 03 tentang telah terjadinya TSM dalam pemilu presiden yang mengakibatkan kemenangan Prabowo Gibran karena adanya pembagian Bansos adanya nepotisme dan abuse of power oleh presiden Jokowidodo sebagaimana dikemukakan tim hukum pasangan 03 Todung Mulya Lubis dapat diberikan catatan hukum sebagai berikut.

 

Soal pembagian beras Bansos oleh pemerintah adalah semata mata melaksanakan perintah UU untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat akan pangan. Bansos tahun 2023 dan 2024 sudah menjadi keputusan pemerintah dan DPR dalam UU tentang APBN. Dalam hukum administrasi negara rechtshandelingen diwujudkan dalam feitelijkhandelingen berupa Bansos adalah sah dan berdasarkan hukum menurut Prof. Dr. Muchsan SH dalam bukunya hukum administrasi negara.

 

Dengan analisis tersebut tuduhan pasangan 01 dan 02 tentang terjadinya TSM patut dikesampingkan karena tidak bernilai hukum. Jika ditemukan di lapangan adanya hombauan untuk memilih pasanfan 02 waktu pembagian bansos juga tidak dapat dijadikan alat bukti karena pasangan 02 dan apalagi presiden tidak mengeluarkan himbauan tersebut. Dalam hal ini tdk ditemukan bukti adanya perintah dari pasangan 02. Dengan demikian tuduhan dengan bansos sebagai alasan untuk mendiskualifikasi pasangan 02 dan atau permohonan untuk pemilu ulang adalah argumentasi hukum yang sesat ( fallacy of argumentum).

 

Dalam konteks gugatan pasangan 01 dan 03 kesesatan demikian oleh Prof. Dr. Philipus M. Hadjon. SH dikualifikasi sebagai kesesatan paralogis. Jika tujuan penggugat untuk menyesatkan para hakim konstitusi untuk mengikuti dalil bansos srbagai TSM dalam terminologi hukum disebut sofisme.

 

Dengan demikian tuduhan dengan indikator pembagian bansos srbagai TSM adalah tidak berdasar dan harus dikesampingkan. Dalam paradigma hubungan kausaliteit sebagaimana didalilkan tim hukum 03 gagasan Todung Mulya Lubis akan adanya TSM karena adanya praktek nepotisme presiden jokowidodo ( anaknya Gibran) sehingga menimbulkan abuse of power dan disimpulkan sebagai fenomena TSM adalah suatu narasi dan konklusi yang tidak logis karena jalan pikiran demikian dalam terminologi hukum kausaliteit masuk dalam penalaran induksi hukum di bidang pidana atau perdata. Sedangkan dalam hukum tata usaha negara membutuhkan hubungan langsung antara sebab dan akibat.

 

Tuduhan nepotisme menimbulkan abuse of power dan TSM dalam kasus pasangan 02 prabowo Gibran adalah dalil yang tidak dapat dibuktikan karena tuduhan tersebut hanyalah suatu konklusi dari suatu interpretasi kaitan hubungan presiden dengan Gibran sebagai anaknya. Tuduhan tersrbut tdk dapat dibuktikan secara langsung. Dengan demikian upaya membangun konstruksi hukum untuk menunjukkan adanya TSM juga tidak dapat dibuktikan secara terang benderang. Alat buktinyapun tidak ditemukan padahal dalam konteks hukum pembuktian asas hukum yang harus dipegang adalah INCRIMINALIBUS PROBATIONES BEDENT ESSR LUSE CLARIORES ( baca hukum pembuktian H. Agus takariaean SH. M.Hum dan buku Teori dan hukum pembuktian Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *