16 April 2024

Catatan Yuridis Seputar PHPU 2024

0
Spread the love

Oleh Dr. Yohanes Bernando Seran. SH. M.Hum,

Catatan yuridis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tahun 2024.Bagian Pertama

Menyimak dan mencermati berbagai pendapat kaitan dengan gugatan kubu 01 dan 03 ke Mahkamah Konstitusi ( MK) atas penetapan komisi pemilihan umum republik Indonesia (KPU- RI) yang memenangkan pasangan 02, atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berikut ini akan dianalisis dan diberi catatan yuridis sebagai bentuk konkrit pertanggungjawaban ilmiah saya di bidang hukum.

Catatan ini bukan untuk menggurui tetapi semata untuk pencerahan hukum dan memberi cakrawala pemahaman yang konprehensif, substantif dan obyektif hukum murni ( rheine recht).

Catatan ini lebih kepada perolehan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan menuju pencapaian tujuan ideal dari hukum sebagai salah satu cabang ilmu sosial sebagaimana diuraikan Friedman dalam bukunya teori dan filsafat hukum dan pembahasan philippe nonet dan philip selznick dala buku law and society in transition.

Pertama. Dalam konteks hukum acara di MK dikonstatasi dengan kewenangan MK sesuai konstitusi ( psl 24 c) gugatan yang diajukan pasangan 01 dan 03 yang menyoal keabsahan atau legalitas capres cawapres adalah point petitum yang salah alamat bahkan post factum karena terminologi atau setidaknya subyek yang diperiksa MK adalah perselisihan hasil pemilu dan bukannya soal keabsahan pasangan calon. Atau dengan kata lain kewenangan untuk mempersoalkan keabsahan pandangan calon ada pada penyelenggara pemilu dan aparatur administrasi lainnya seperti bawaslu dan pengadilan tata usaha negara sesuai UU no 7 tahun 2017.

Dengan demikian petitum pasangan 01 dan 03 yang menggugat penetapan kpu tentang perolehan hasil pemilu yang dimenangkan prabowo gibran dengan meminta diskualifikasi Gibran dalam tataran ilmu hukum disebut error in objectum. Dengan demikian putusan hakim MK tidak lain adalah niet ontvankelijk verklaring ( NO).

Sesuai yurisprudensi di MK dan konstitusi kita tugas dan kewenangan MK salah satunya adalah memeriksa gugatan yang diajukan berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu ( phpu).  Dengan demikian hadil yang terlihat berupa prosrntasi perolehan suara masing masing pasangan menjadi alat ukur yang valid untuk menentukan kemenangan calon. Kecuali pihak penggugat dapat mendalilkan atau membuktikan secara signifikan perolehan suara pasangan prabowo gibran diperoleh dengan konstruksi hukum TERSTRUKTUR SISTEMATIS DAN MASIF maka gugatan 01 dan 03 dapat dikabulkan. Dari segi pembuktian dan alat bukti untuk patadigma TSM rasanya sulit srkali dan bahkan tidak dapat dibuktikan tuduhan TSM dimaksud. Dengan demikian gugatan dengan petitum meminta diskuslifikasi Gibran dan pemilu ulang hanya merupakan riakan kecil ombak dibtengah damudra yang luas dan sudah pasti tidak akan mengubah penetapan KPU yang memenangkan prabowo gibran.

Nantikan edisi ke dua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *