16 April 2024

Terkait Perintah Bupati Malaka, Pihak Inspektorat Segera Audit Penyertaan Modal BUMDes

0
Spread the love

Pihak Inspektorat Kabupaten Malaka bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa segera menjadwalkan untuk mengaudit Badan Usaha Milik Desa yang disinyalir dalam pengelolaannya menyimpang dari ketentuan dan tidak berdampak signifikan terhadap pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

“Atas perintah Bupati Malaka, Inspektorat Malaka dan Dinas PMD Malaka segera agendakan untuk mengintervensi pengelolaan Bumdes di setiap desa, yang berkaitan erat dengan anggaran atau modal penyertaan,” demikian kata Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka, Agustinus Remigius Leki, saat dihubungi di Betun, Selasa, 19 Maret 2024.

Remigius Leki menambahkan pihaknya akan mengevaluasi terkait penggunaan dan pertanggungjawaban  penyertaan modal dari Dana Desa Ke Bumdes.

“Sekali lagi, teman – teman di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sementara mengatur jadwal untuk kegiatan evaluasi dimaksud,” ujarnya.

Sementara itu Bupati Malaka Dr. Simon Nahak,S.H.,M.H, meminta Inspektorat Daerah mengaudit keuangan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Itu berkaitan dengan pengawasan penggunaan Dana Desa (DD) yang salah satunya dikucurkan untuk mengelola BUMDes.

Hal itu disampaikan Bupati Simon Nahak di sela-sela kegiatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bimbingan Tekhnis Pelayanan pencatatan sipil bagi petugas registrasi bertempat di Desa Kereana, Kecamatan Botin Leobele, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, Selasa, (19/3/2024).

Ditegaskan Bupati Simon, penggunaan modal di BUMDes harus dilaksanakan secara transparan. Masyarakat berhak mengetahui dikemanakan modal usaha BUMDes karena sumbernya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang diperoleh melalaui DD dan Alokasi Dana Desa (ADD).

” Kehadiran lembaga usaha desa yang disebut Badan Usaha Milik Desa atau bumdes,  seharusnya bisa menjawab keluhan petani soal pemasaran komoditi sehingga bisa mengurangi Maraknya kehadiran ‘tengkulak’ yang menjual hasil panen dan menekan para petani,”

“Bumdes harus mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan dan roda perekonomian di setiap desa. Jangan sampai dengan anggaran yang besar dari Dana Desa, hanya untuk kepentingan pengurus Bumdes atau orang-orang tertentu. Ini yang tidak kita inginkan,” tandas Bupati Malaka yang juga praktisi Hukum Pidana ini. (Red/Tim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *