16 April 2024

Batas Administrasi Wilayah TTS dan Malaka Mendapat Kepastian Melalui Permendagri Nomor 45 Tahun 2022 

0
Spread the love

libas-malaka.com- Kepastian adanya batas administrasi pemerintahan yang jelas untuk wilayah Kabupaten Malaka dan Kabupaten Timor Tengah Selatan telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 45 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Malaka dengan Kabupaten TTS Provinsi Nusa Tenggara Timur.

 

Bupati Malaka Dr. Simon Nahak, SH, MH menyampaikan hal tersebut, ketika dikonfirmasi, Selasa, 9 Januari 2024.

Orang nomor satu di Malaka itu menyampaikan bahwa ada beberapa poin penting dalam surat yang ditandatangani Pj Gubernur NTT Ayodhia G.L. Kalake, S.H., MDC selain Permendagri Nomor 45 tersebut poin lainnya yakni Penyerobotan dan pengrusakan hutan oleh oknum Kain Bel, dkk adalah murni kriminal dan bukan sengketa batas wilayah administrasi pemerintahan, Bupati TTS dan Bupati Malaka segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian agar menindak tegas oknum/kelompok yang melakukan pengrusakan hutan agar masalah ini tidak menimbulkan konflik berkelanjutan dan agar Pemerintah Kabupaten TTS dan Pemerintah Kabupaten Malaka berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk bersama-sama melakukan sosialisasi tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2022.

 

Ditanya mengenai apa yang menjadi agenda besar dari kepastian batas administrasi wilayah ini, Dosen Hukum Pidana Universitas Warmadewa Bali ini mengatakan dirinya semata-mata berjuang untuk membela kedaulatan wilayah dan warganya.

“Perjuangan Saya jelas, semata-mata untuk kedaulatan wilayah dan warga sehingga adanya kepastian hukum yang jelas,” terang Bupati SN

Bahkan bagi putra asli Wewiku ini, perjuangan ini didasari atas panggilan suci membela kebenaran dan keadilan.

“Sebagai seorang anak petani, etika dan kebenaran terus saya tanamkan dalam jiwa. Berani melawan ketidakadilan, membela dan melayani rakyat dengan rendah hati dan merangkul dengan kasih. Karena saya berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat,” ungkap Bupati Simon.

Bupati Malaka mengatakan akan segera melakukan koordinasi bersama elemen terkait sesuai penegasan surat tersebut.

Sumber : kominfomalaka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *