16 April 2024

Pemrov NTT Gelar Sosialisasi Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah

0
Spread the love

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, melalui Badan Pendapatan dan Aset Daerah sebagai Organisasi Perangkat Teknis pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi, menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi berkaitan dengan Pajak dan Retribusi Daerah yang menjadi bagian tugas dan tanggungjawab Pemerintah Provinsi yang diamanatkan Undang-Undang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), telah ditetapkan dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota wajib menyusun Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Saat ini, Pemerintah Provinsi NTT telah menyiapkan Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan telah melalui berbagai tahapan baik Konsultasi Publik, Pembahasan bersama DPRD, serta Konsultasi dengan Pihak Kemendagri dan untuk diketahui bersama bahwa Rancangan Perda Pajak dan Retribusi Daerah sudah dalam tahapan Evaluasi oleh Kementrian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

Melalui Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah dimaksud, telah dilakukan restrukturisasi dan rasionalisasi pajak daerah dan retribusi daerah. Restrukturisasi pajak dilakukan dengan penambahan dan kebijakan pengurangan objek pajak, serta penyesuaian tarif maksimal pajak daerah.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi NTT telah melakukan Restrukturisasi pajak juga dilakukan dengan penambahan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebagai sumber penerimaan baru Pajak Provinsi. Melalui Opsen pajak MBLB diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di daerah.

 

Hal ini, disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Kosmas Damianus Lana, SH, M.Si dalam sambutan pada saat membuka kegiatan Sosialisasi Ranperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota se Provinsi NTT, pada Kamis, 21 Desember 2023 yang bertempat di Hotel Harper Kupang, yang berlokasi di Jalan W.J. Lalamentik, di bilangan Oepoi Kota Kupang.

 

Kosmas Lana, sapaan akrab Kosmas Damianus Lana, SH M.Si menambahkan bahwa, Pemerintah juga menetapkan Pajak Alat Berat yang juga merupakan Jenis Pajak Daerah. Sebelumnya Pajak Alat Berat merupakan bagian dari Pajak Kendaraan Bermotor namun melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.15/PUU-XV/2017 tentang Revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Alat berat bukan merupakan Bagian dari Kendaraan Bermotor sehingga tidak bisa dilakukan pemungutan dan mulai berlaku sejak Oktober 2020. Kebijakan Pengurangan Pajak Daerah dilakukan dengan menghilangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-

KB) untuk penyerahan ke dua.

 

Dengan demikian BBN-KB hanya berlaku untuk kendaraan baru. Hal ini diharapkan dapat meringankan dan mendorong Wajib Pajak melakukan pendaftaran kendaraan bermotor khusunya kendaraan yang berganti kepemilikan.

 

Sementara itu, rasionalisasi dilakukan terhadap Retribusi Daerah dengan menyederhanakan jumlah objek retribusi dari sebelumnya 32 (tiga puluh dua) Objek menjadi 18 (delapan belas) Objek pelayanan dan dibagi dalam 3 Jenis Retribusi.

 

Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas jasa pelayanan, mempermudah proses pemungutan retribusi serta meminimalisasi biaya pemungutan dan kepatuhan. Selain itu, penyederhanaan juga dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam upaya mendapatkan pelayanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.

 

Pemerintah juga merubah skema bagi hasil Pajak Daerah khususnya untuk Bagi hasil PKB dan BBN-KB menjadi Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Kedua opsen ini menambah jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota.

 

Penerapan Opsen ini diharapkan dapat menjamin percepatan dan kepastian penerimaan Kabupaten/Kota atas PKB dan BBNKB, dimana selama ini dalam bentuk bagi hasil dari provinsi secara periodik, setelah realisasinya mencapai prosentase tertentu. Opsen Pajak juga menciptakan Sinergi penagihan PKB, BBNKB, dan pengawasan mobilitas dan pengguna kendaraan bermotor antara provinsi dan kab/kota. Perlu dipahami bersama piutang PKB/BBNKB Provinsi akan menjadi piutang opsen bagi kab/kota.

 

Pemerintah berharap dengan Tarif Opsen yang relatif lebih besar dibandingkan mekanisme bagi hasil mendorong penguatan peran kabupaten/kota dalam optimalisasi pemungutan PKB.

 

Dengan Demikian, melalui Forum hari ini diajak kepada kita semua untuk menyatukan pemahaman dan kesepahaman untuk meningkatkan sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kita perlu mulai memikirkan langkah bersama agar penerimaan kita bisa lebih ditingkatkan tanpa membebani masyarakat.

 

Tentu hal ini tidak bisa langsung terwujud dalam pertemuan hari ini, namun kami harapkan dalam pertemuan ini menjadi moment untuk menggambarkan Ranperda pajak dan Retribusi terutama terkait dengan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan, juga agar data-data Potensi serta Penerimaan pada Tahun 2025 dengan diberlakukan skema Opsen, harus secara transparan disampaikan kepada Pemerintah kabupaten/kota.

 

Kegiatan tersebut, diikuti oleh Para Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pendapatan dan Kepala UPT Pendapatan Daerah Provinsi di 22 Kabupaten Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Dinas instansi terkait, sementara Nara sumber dari Kementrian dalam Negeri dan juga dari Pemerintah Provinsi yang disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah.(ok/red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *