16 April 2024

UPTD. PPTP Prov.NTT Wilayah Daratan Sumba, Gebrak Inovasi Layanan.

0
Spread the love

UPTD. Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan (PPTP), Wilayah Daratan Sumba berinovasi dalam pelayanan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan (IPA) dan juga memfasilitasi pendirian Badan Hukum, kepada pemilik atau pengusaha Angkutan Umum Penumpang atau kendaraan berplat kuning di seluruh daratan Sumba.

Pada Tahun Anggaran 2023, mendapat tanggungjawab dengan target yang dibebankan sebesar 200 Juta Rupiah yang meliputi  Izin Penyelenggara Angkutan (IPA), sebesar 100 Juta Rupiah dan Retrubusi terminal sebesar 100 juta Rupiah.

Mengingat di Kabupaten Sumba Timur, belum memiliki terminal Angkutan Tipe B, maka disiasati dengan membangun Pos Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), di Km 08 Kelurahan Kambajawa Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur,

Pos yang dibangun, dimaksudkan untuk melakukan Pengawasan dan pelayanan Informasi kepada para Sopir Angkutan Penumpang antar Kota/Kabupaten dalam Provinsi, untuk sadar dan taat memenuhi kewajiban membayar retrebusi sebagai upaya peningkatan PAD NTT yang bersumber dari Retrebusi terminal.

Hal ini, disampaikan Oleh Kepala UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan (PPTP) Wilayah Daratan Sumba, Nggala H.Ndima, S.Pd, ketika berkunjung dan menemui  Kepala UPTD Pendapatan Daerah Provinsi NTT Wilayah Sumba Timur, Oktavianus Mare, SS, di Kantor Samsat Sumba Timur, yang berlokasi di Jalan Ampera Nomor 14 Kota Waingapu pada, Senin 14 Agustus 2023

Dalam pertemuan tersebut, membahas tentang sinkronisasi program bersama antara UPT. PPTP NTT Wilayah Sumba dan UPTD Pendapatan Daerah berkenaan dengan kelengkapan persyaratan izin angkutan khusus kendaraan umum  angkutan orang/penumpang.

Kepala UPT Pendapatan Daerah Provinsi NTT, Oktavianus Mare, Ss, saat diminta komentarnya, mengatakan bahwa, selama ini kendaraan Umum muatan  orang/ penumpang yang ada di Wilayah Sumba Timur pada khusunya dan Sumba secara keseluruhan, kesulitan dalam pengurusan baik izin angkutan pengurusan dokumen Badan hukum, karena sesuai Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009, mewajibkan seluruh kendaraan Umum muatan orang/penumpang, diwajibkan memiliki Badan hukum, berbentuk Perseroan Terbatas (PT), BUMN, BUMD dan  Koperasi.

Dengan memenuhi persyaratan tersebut, baru dapat melakukan Pendaftaran di Samsat sebagai Kendaraan berplat kuning atau muatan penumpang, dan tetapkan Pajak kendaraan yang mendapat subsidi sebesar 70/30 dari Nilai Jual Kendaran Bermotor (NJKB), sesuai aturan yang berlaku, dan juga mendapat Jaminan Asuransi Penumpang dari PT.Jasa Raharja ujarnya.(okt*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *