16 April 2024

BPAD NTT Gelar Rakor Bersama para Sekda  dan UPT Penda NTT,  ini yang di bahas.

0
Spread the love

Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, menggelar Rapat koordinasi dan evaluasi bersama para Sekretaris Daerah dan para Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendapatan Daerah se Kabupaten Kota, yang dilaksanakan pada Senin 07 Agustus 2023 di Ruang Rapat Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Sedangkan, Rapat koordinasi bersama para Sekretaris Daerah Kabupaten Kota se NTT dilaksanakan di Hotel Aston Kupang yang berlokasi di Jalan Timor Raya, Kelurahan Kelapa Lima Kota, yang dipimpin langsung Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Kosmas Damianus Lana, SH M.Si. pada hari yang sama yaitu senin, 07 Agustus 2023.


Hal ini, disampaikan Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Alexon Lumba, SH, MM, didampingi Sekretaris Badan Drs.Florianus Napal, MM, Kabid Pendapatan Satu, Yosef Ronaldus M.Amapiran, S.Si, Kabid Pendapatan Dua, Hironimus Haryantowati, S.Fil,MM, dan Kabid Aset Satu, Denny Samuel Sandi, SH, pada Senin, 07 Agustus 2023 di Hotel Aston Kupang.

Alexon Lumba, menambahkan bahwa pelaksanaan Rapat koordinasi, dimaksudkan untuk mengevaluasi kinerja para Kepala UPT Pendapatan se Kabupaten Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur, guna melihat kelebihan dan kekurangan dalam upaya pencapaian target penerimaan PAD NTT, yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor dan sumber – sumber pendapatan lainnya dalam sisa waktu beberapa bulan dan diharapkan para Kepala UPT, untuk lebih optimal pemberlakuan Amnesty tentang keringanan Pajak kendaraan Tahun 2023.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi NTT Kosmas Damianus Lana, SH, M.Si, pada pertemuan dengan Para Sekda dan Kepala UPT Penda NTT di Hotel Aston Kupang, mengatakan bahwa, maksud kita menghadirkan para Sekretaris Daerah se Kabupaten dan Kota, bertujuan untuk membangun sinergisitas baik dalam upaya penyelesaian masalah tunggakan kendaraan Dinas, dan juga optimalisasi dukungan Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam pelaksanaan pencapain target penerimaan pajak daerah, yang berdampak pada alokasi bagi hasil pajak kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota, untuk kegiatan pembangunan, kesejahteraan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Selain itu, disampaikan sosialisasi tentang draft Rancangan Peraturan Daerah, sebagai turunan dari Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022, tentang Hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang mana mengatur ketentuan tentang opsen bagi hasil pajak daerah kepada Kabupaten Kota sebesar 66 persen dari obyek pajak tertunggak, sedangkan Pemerintah Provinsi sebesar 34 Persen.

Ketentuan Undang- undang tersebut, akan berlaku pada awal Tahun 2025, yang secara persentasinya alokasi kepada Kabupaten dan Kota akan lebih besar dari pada Provinsi, yang selama ini berpedoman pada undang – undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang pajak Daerah, yang mana alokasi bagi hasilnya adalah 70 per 30 persen.

Ditegaskannya bahwa, dengan pemberlakuan ketentuan ini, maka perlu dukungan, fasilitasi dan peran aktif dari pemerintah Kabupaten Kota, dalam upaya pencapaian target penerimaan Pajak kendaraan bermotor di masing – masing Kabupaten, sebab alokasi bagi hasilnya langsung dihitung dan disetorkan langsung ke Kas Daerah Kabupaten dan Kota, pada setiap hari, tutupnya.(Red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *