16 April 2024

Pemda Malaka Terus Berupaya Permudah Masyarakat Dalam Mengurus Ijin Usaha 

0
Spread the love

libas-malaka.com- Pemerintah Kabupaten Malaka  melalui Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terus melakukan Permudah masyarakat dalam Mengurus ijin dengan melakukan sosialisasi Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha kepada masyarakat di setiap kecamatan

Demikian disampaikan Kepala Dinas (Kadis) PMPTSP Malaka Vinsensius Babu, S.Pi., M.AP. kepada media ini

Menurut, Kadis Vinsensius Babu, sosialisasi ini dilakukan di 12 kecamatan yang ada di Malaka,

Kegiatan kelima bertempat di Aula Kantor Camat Malaka tengah di Desa Kletetek pada hari senin 1 Agustus 2023

Kali ini menghadirkan narasumber Sekertaris Daerah (Sekda) Malaka Ferdinand Un Muti, S.Hut, M.Si, dan narasumber lainnya

Ditambahkannya Terselenggaranya kegiatan ini karena adanya fasilitasi penanaman modal lewat dana dak non fisik  dari kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM – RI  kepada seluruh DPMPTSp di Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia.

Dengan terus melakukan sosialisasi perizinan OSS berbasis Resiko  kepada pelaku usaha di duabelas kecamatan Kegiatan ini di lakukan sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah Kabupaten Malaka Maupun Pusat Bilang Kadis Vinsen Babu.

Ferdi Muti, sapaan singkat Sekda Malaka, dalam materinya menympaikan Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP 24/2014) terdapat banyak perubahan fundamental baik proses dan syarat untuk mendirikan perusahaan maupun untuk mendapatkan izin usaha.

Sebelumnya pemerintah membuat sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk pengurusan izin usaha, namun pemerintah merasa masih kurang.

Kemudian Indonesia melalui Kementerian Koordinator bidang Perekonomian meresmikan Online Single Submission (OSS) sebagai sistem yang mempermudah para pelaku bisnis dalam melakukan pengurusan perizinan usahanya. Ujarnya

Apakah OSS itu?

OSS adalah sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) merupakan Perizinan Berusaha yang diterbitkan Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada pelaku bisnis melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

 

Saat ini, perizinan di Indonesia harus diurus dan diterbitkan melalui sistem OSS.

 

Dengan berlakunya OSS versi 1.0 ini diharapkan memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha dalam mengurus perizinan usaha.

 

Hal penting dalam OSS diantaranya adalah , lanjut Un Muti

 

1. Kemudahan pengurusan perizinan usaha untuk melakukan izin usaha.

2. Pemberian fasilitas yang tepat kepada pelaku usaha dalam melakukan pelaporan.

3. Pemberian fasilitas terhadap para pelaku usaha agar dapat terhubung dengan pihak terlibat untuk memperoleh izin secara aman, cepat, dan real time; dan

4. Penyimpanan data perizinan dalam satu identitas yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB).

Cara Akses OSS?

Sebelum dapat mengakses sistem OSS dilakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan membuat dan melakukan aktivasi akun terlebih dahulu.

Berikut ini persyaratan untuk pendaftaran akun OSS lanjut Lanjut Ferdi Muti Lagi,

1. NIK

2. NPWP

3. Alamat email

4. Memiliki usaha, baik usaha perorangan maupun badan usaha;

Melakukan pendaftaran. Para pelaku usaha wajib memiliki NIK kemudian email dan informasi lainnya, konfirmasi pendaftaran dikirimkan ke email.

Melakukan aktivasi. Konfirmasi aktivasi akan dikirimkan email berisi username dan password untuk mengakses OSS.

Masalah di OSS Versi 1.0 dan 1.1

Kehadiran OSS tentu saja memberikan banyak kemudahan, tapi pada praktiknya OSS versi 1.0 & 1.1 masih memiliki kekurangan.

Salah satu masalah yang kerap terjadi adalah pada jenis pelaku usaha yang kebingungan menentukan Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2017. Karena pra OSS pelaku usaha bebas mengisi bidang usaha apa yang dijalankan. Akan tetapi di OSS harus sesuai dengan KBLI 2017.

Bahwa dengan adanya OSS versi 1.0 & 1.1 memaksa para pelaku usaha untuk mendaftarkan bidang usaha sesuai dengan format KBLI 2017. Sedangkan tidak semua bidang usaha terangkum di dalam KBLI 2017, contoh untuk usaha konten kreatif.

Hal lainnya adalah semua pelaku usaha “dipaksa” melakukan perubahan anggaran dasar di Notaris sehingga ada extra cost bagi pelaku usaha.

Fitur DPMPTSP atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu baru bisa memberikan notifikasi persetujuan pemenuhan komitmen prasarana, sedangkan tidak semua daerah di Indonesia terdapat DPMPTSP.

Hal lainnya adalah format pengisian legalitas yang menggunakan format PT sudah terkoneksi dengan data dari Dirjen AHU sehingga tinggal dilakukan tarik data. Akan tetapi untuk pengisian badan usaha lainnya harus dilakukan dengan manual. Papar Sekda Malaka Ferdinand Un Muti, S.Hut, M.Si, (Edi.S)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *